KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri

nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan

oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan

agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di

tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan

separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh

negara asing.

Istilah “nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk

menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau

Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia

serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut

juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian,

meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat

dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember

1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.

Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan

yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik

Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang

wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian

merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional

yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan

batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik

terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan

dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut

teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut

terendah. Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu

kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi

sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu

bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian

ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 4/

PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan dari Deklarasi Djuanda,

Republik Indonesia menganut konsep

negara kepulauan yang berciri Nusantara

(archipelagic state). Konsep itu kemudian

diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982

(UNCLOS 1982 = United Nations Convention

on the Law of the Sea) yang ditandatangani

di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982.

Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS

1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui

Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa

Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2

,

termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai warga negara

Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus

merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar

di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2

, yang terdiri atas

wilayah daratan seluas 1.922.570 km2

dan wilayah lautan seluas 3.257.483

km2

. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang

antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-

wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan

bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas

daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat

penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia

sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput

laut, kerang, udang, dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah

laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga

dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB

tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut

Konvensi Hukum Laut PBB. Hal dapat kita lihat dalam Gambar 2.4.

Sumber: www.belajar.kemdikbud.go.id

Gambar 2.4 Pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam

di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982.

40 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Berdasarkan Gambar 2.4, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan

tiga macam.

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari

garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai

suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka

garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara

tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut

laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut

laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis

khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas

laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran

lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

b. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun

morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman

lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan

kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu

paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan

di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh

dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai

kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di

dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas

damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh

Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah

laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini,

Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber

daya laut. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ini kebebasan pelayaran dan

pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 41

sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas

kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Jika ada dua negara yang

bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang

menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara

itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret

1980.

Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan

Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting

bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan

merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau

penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya

pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan

wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai,

hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain

itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung

lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman

penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam

yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak,

tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan

anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta

yang harus selalu kita syukuri.

Sumber: www.nooreva.deviantart.com

Gambar 2.5 Pegunungan dan pesawahan merupakan sebagian dari wilayah

daratan yang ada di Indonesia

42 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai

kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang

udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan

Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang

penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara

mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada

di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas

seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi,

yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan

wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara

lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan

dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik

Indonesia di negara lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian

tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian

pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain,

jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/

kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah

itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah

tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi

oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja

apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan

negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk

wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara

maritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah

mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan

dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya

berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas

wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 43

a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur),

tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara

yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut

Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara,

yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan

langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada

negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di

sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah

jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah

yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut

Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah

Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua

Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah

menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas

wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah

Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan

wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi

Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah

darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste

adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi

negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan

Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang

berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten

Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia.

Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas

wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

dan batas landas kontinen.

Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan

tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 47

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan kata lain, negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan

oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan

mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang

dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

seluruh rakyat.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara

mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu,

maka negara mempunyai kewajiban- kewajiban sebagai berikut.

a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan

alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat.

b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau

di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan

secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

c. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan

rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam

menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang

penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan

dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan

dijalankan oleh pemerintah. Sumber daya alam tersebut harus dapat dinikmati

oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan

kesejahteraan umum yang adil dan merata.

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

1. Status Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang

yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut.

a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu

warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah

yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah

tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang

WNI.

f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui

oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan

sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 49

h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu

lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah

dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya.

k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu

WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia

sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya

rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian apakah sama

pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya

berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak

sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.

a. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat

tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan

penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan

tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.

b. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang

secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan

warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

c. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam

merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan

rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara

konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sebagai berikut.

1) Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

warga negara.

2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang

bertempat tinggal di Indonesia.

50 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam

undang-undang.

Sumber: www.tangseloke.com

Gambar 2.7 Warga negara asing bisa menjadi warga

negara Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun

2006.

Dari uraian di atas, timbul suatu pertanyaan apakah setiap penduduk

adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah

penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26

ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

“penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia”. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang

tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia.

Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga

negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka

itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar

atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing

yang bekerja di Indonesia.

Selain itu, ada pula orang- orang asing yang datang ke Indonesia sebagai

pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama

sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh

karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan

tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI

atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat

tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat

menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan

lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 51

paling banyak. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus

memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara

kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan

penduduk itu sangat penting, apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah

mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu

sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan

dipilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Demikian pula, hanya mereka yang

memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk

tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara

tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan

dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

a. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang

ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.

Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya

berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B.

Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti

kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu

lahir.

52 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

b. Asas ius soli (asas kedaerahan/tempat kelahiran), yaitu kewarganegaraan

seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya,

seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya

berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi

menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh

kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah

tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa

negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat

menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang

penduduk.

a. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak

mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A

yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius

sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga

tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai

kewarganegaraan.

b. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam

kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya,

seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir

di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B,

maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga

mengganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah

suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu

secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)

b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga

negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi

Istimewa).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 53

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu

negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel

aktif)

b. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel

pasif).

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut

oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa

Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai

berikut.

a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan

seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat

dilahirkan.

b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegara-

an seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan

terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-

undang.

c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang.

3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi Warga

Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing

yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia.

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara

Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara

harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses

permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.

Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai

berikut.

54 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

a. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang yang akan mengajukan permohonan

kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor

12 Tahun 2006, sebagai berikut.

1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.

2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal

di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun

berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

3) Sehat jasmani dan rohani.

4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang

dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih.

6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,

tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.

8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

b. Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi

Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada

negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara,

setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang

asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006,

seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya

jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 55

c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya

sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal

di luar negeri.

d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.

e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana

jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh

Warga Negara Indonesia.

f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing

atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.

g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk

suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.

h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing

atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang

masih berlaku dari negara lain atas namanya.

i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama

lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa

alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya

untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu

lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang

bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga

Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi

pemberitahuan secara tertulis.

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama.

Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar.

Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa

berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika

berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan

berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu

56 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan

beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Coba kalian amati Gambar 2.8.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja

kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia

dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud

dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya

kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu?

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna

bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut

keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh

siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun

orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul

dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang

mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan

agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut

salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh

kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama

itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas

untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama

bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah

beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu

kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk

Sumber: www.ilmupengetahuan umum.com

Gambar 2.8 Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 57

beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-

masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan

melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang

dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan

(2) sebagai berikut.

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak kembali.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 ayat (2) disebutkan, bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia

telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk

menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan

ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan

kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak

atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan

mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak

boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28

I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan

bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun.” Oleh karena itu, untuk mewujudkan

ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

58 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama

yang dipeluk oleh warga negara.

b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang

sama dalam negara dan pemerintahan.

c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan

agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan

mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama

yang ia kehendaki.

d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama

serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan

dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi

agama masing- masing.

2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia

mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin

saja warga sekolahnya (siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-

beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja, kalian mempunyai

tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua, merupakan

sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia

itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun

kerukunan umat beragama. Coba kalian amati gambar 2.9.

Sumber: www.antaranews.com

Gambar 2.9 Hubungan antarumat beragama harus terus dijaga dan dipelihara demi

persatuan dan kesatuan NKRI.

60 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama

dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak

membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan

umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik

dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan

agama.

Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal

konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal

umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan

antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga

konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan

kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan

menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata

lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan,

saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap

saling menghargai, menghomati dan toleransi apabila terdapat perbedaan,

asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang

dianut. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk

mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak

seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan

ditujukan untuk mencampuradukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan

untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan

keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah

dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan

membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan

perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-

masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan

ketenteraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya

adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan

pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-

masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara

Indonesia.

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa

kemerdekaan yang diproklamirkan

oleh bangsa Indonesia tidak diraih

dengan mudah. Pengorbanan

nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya

mewarnai setiap perjuangan merebut

kemerdekaan. Mengingat begitu

besarnya pengorbanan yang telah

diberikan oleh para pahlawan bangsa,

sudah menjadi kewajiban kita yang

hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan

berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah

dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa

depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah

mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang

Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para

tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat

dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan

keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun

1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara.

2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan

utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Info Kewarganegaraan

Wilayah Indonesia yang

sangat luas membutuhkan

sistem pertahanan dan

keamanan untuk menjaga

stabilitas nasional. Salah satu

alat negara yang dapat menjaga

keamanan dan pertahanan

negara adalah Tentara Nasional

Indonesia yang diatur dalam UU

Nomor 34 Tahun 2004.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 63

3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut

dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha

pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan

negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara

Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya

menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga

sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.

TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan

NKRI seperti yang terlihat dalam Gambar 2.10.

Sumber: www.mabestni.wordpress.com

Gambar 2.10 Kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia

menjunjung tinggi persatuan kesatuan.

64 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan

gambaran bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan

dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

(Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta ini

hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan

negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional,

sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu

kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata

penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban

seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan

pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan

dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan

kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun negara

Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model

tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan

menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai

dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta

bercirikan sebagai berikut.

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan

oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi

upaya pertahanan.

c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara

menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai

dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sistem pertahanan

dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia

merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa

Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit

oleh dua benua dan dua samudera) disatu sisi memberikan keuntungan,

tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 65

berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan

internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara

kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan

yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan

kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa

Indonesia.

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan

Keamanan Negara

Coba kalian amati gambar 2.11.

Gambar di atas melukiskan perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam

mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pahlawan

bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan

penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk

mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk

menghargai jasa pahlawan kita, kita juga harus memiliki rasa rela berkorban

untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara dan

memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan

tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan

dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan

kemanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 2.11 Perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 67

negara.” Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara

harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela

negara itu?

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti

pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara

selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap

warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung

jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara

sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan

kewajiban mem-bela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala

ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam

upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan

setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban

ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-

undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan

negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga

Sumber: dokumen kemdikbud

Gambar 2.12 Indonesia mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih sebagai tanda

bahwa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia ingin bebas dari penjajahan

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

68 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum

dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3

Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk

mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan

negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta

kedaulatan. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh

sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan

melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari.

Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha

dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala

bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan

pelaksanaan dari bunyi alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Dengan

hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif

dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud

perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini.

a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).

b. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.

c. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.

d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.

e. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

f. Pengabdian sebagai anggota TNI.

g. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.